Geografi Ekonomi - Transportasi

Transportasi (Laut)

Nama   : Ayu Nissa P. N           Kelas   : 4C/Geografi

NIM     : 1110015000034             Email   : negaraayu@yahoo.com

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (subway) dan taksi. Penduduk disana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka.

Transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau, baik daerah sudah yang maju maupun yang masih terisolasi.

VALLEGA (2001) dalam perspektif geografis mengingatkan bahwa tantangan globalisasi yang berkaitan dengan kelautan adalah transportasi laut, sistem komunikasi, urbanisasi di wilayah pesisir, dan pariwisata bahari. Karena itu diperlukan kebijakan kelautan (ocean policy) yang mengakomodasi transportasi laut di sebuah negeri bahari.

Pendahuluan

Perkembangan transportasi laut di Indonesia sampai saat ini masih dikuasai oleh pihak asing. Di bidang transportasi laut, Indonesia ternyata belum memiliki armada kapal yang memadai dari segi jumlah maupun kapasitasnya.

Ironis. Indonesia merupakan salah satu produsen ikan cakalang, tuna, dan tongkol terbesar di dunia. Akan tetapi, dalam 10 tahun terakhir industri pengalengan ikan di negara kepulauan ini harus mengimpor ikan cakalang, serta tuna dari Filipina.

“Kedengarannya aneh jika kita harus mengimpor lagi ikan cakalang dan tuna dari Filipina. Namun, itulah faktanya. Padahal, ikan yang diimpor ini mungkin saja merupakan hasil penangkapan nelayan dan kapal ikan Filipina secara ilegal di perairan Indonesia,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APPI) Hendri Sutandinata. Berdasarkan laporan Organisasi Pangan Dunia (FAO) tahun 2001 menyebutkan bahwa jumlah ikan yang ditangkap secara ilegal di kawasan perairan Indonesia mencapai kurang lebih 1,5 juta ton per tahun. Dengan nilai kerugian berkisar 1,0 milyar dollar AS sampai 4,0 milyar dollar AS.

Hubungan Kerja

Mulai membaiknya kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi 1997, maka volume perdagangan luar negeri juga semakin meningkat. Seiring dengan era perdagangan bebas (AFTA, NAFTA, APEC, dll). Kebutuhan atas saluran distribusi yang efektif dan efisien tentunya tidak terlepas dari kinerja sistem transportasi nasional, terutama sektor kepelabuhanan yang menjadi moda utama pergerakan barang melalui laut. Penataan sektor kepelabuhanan menjadi perhatian utama karena selama ini dinilai bahwa 30% biaya transportasi dihabiskan di pelabuhan karena kualitas pelayanan kepelabuhanan yang rendah (Bisnis Indonesia, 2003). Perkembangan alat angkut barang melalui laut yang lebih mutakhir ternyata masih belum diimbangi dengan pelayanan kepelabuhanan yang produktif dan efisien sehingga menurunkan daya saing produk – produk ekspor Indonesia.

Metodologi

Melalui Analisis SWOT

Kemungkinan kemajuan transportasi laut internasional di Indonesia dapat dianalisis sebagai berikut :

1.      Strenght/kekuatan (faktor internal) :

a. Kondisi geografis Indonesia cukup strategis ;

b. Perbaikan perekonomian nasional ;

c. Otonomi daerah membawa semangat perbaikan kinerja.

2.      Weakness/kelemahan (faktor internal) :

a. Investasi besar ;

b. Sumber Daya Manusia rendah ;

c. Sarana belum memadai ;

d. Prasarana kurang memadai ;

e. Kebijakan Pemerintah/ Penegakan hukum kurang memadai ;

f. Monopoli Perusahaan.

3.      Opportunity/Peluang (faktor eksternal) :

a. Pangsa pasar besar ;

b. Kondisi perdagangan dunia meningkat ;

c. Deregulasi dan debirokratisasi.

4.      Threat/ancaman (faktor eksternal) :

a. Persaingan dengan perusahaan asing ;

b. Citra negatif perusahaan Indonesia dimata internasional.

            Ironi Pelabuhan

Sudah lama kondisi pelabuhan di Indonesia mempriihatinkan. Sudah lama pula posisi strategis negri ini di jalur perdagangan dunia tidak mampu di manfaatkan. Padahal, siapa pun tahu, pelabuhan memiliki peran vital, baik di sector perekonomian maupun pertahanan. Itu tidak hanya menjadi medium mobilitas orang dan barang, tapi juga asarana penghubung antarpulau dan antarnegara. Celakanya, mayoritas pelabuhan di Indonesia ketinggalan jaman.

Data kementrian perhubungan menyebutkan di Indonesia terdapat 111 pelabuhan komersial dan 614 pelabuhan nonkomersial. Dari jumlah itu hanya 262 fasiiltas pelabuhan di Indonesia yang memenuhi standar International Ship And Port Facility Security (ISPS) Code yang dikeluarkan international maritime organization (IMO). Standar pelayanan itu mencakup ketersedian infrastruktur, kelengkapan peralatan, kecepatan bongkar muat, kedalaman laut, parker dan kecepaatan pengurusan berbagai dokumen.

Tidak mengherankan jika kemudian Global Competitiveness Report 2010-2011 menempatkan daya saing pelabuhan di Indonesia di posisi ke 95 dari 134 negara.peringkat Indonesia masih dibawah Thailand, Malaysia, dan singapura.

Masih amburadulnya pengelolaan pelabuhan di Indonesia juga bisa dilihat dari sisi pelayanan. Waktu tunggu bongkar muat di singapura mencapai 2 jam sedangkan di Indonesia bisa mencapai 20 hari. Meski ada yang tidak beres dalam pengelolaan pelabuhan , paradigma pembangunan tidak juga berubah. Pemerintah tetap mengutamakan pembangunan kedaratan dan menganaktirikan pembangunan kelautan.

Hal itu setiknya dilihat dari postur APBN. Total dana untuk pengembangan seluruh pelabuhan di Indonesia sebagaimana tercakup dalam master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia hanyalah Rp 117 Milyar. Dengan ratusan pelabuhan dana itu sungguh sangat minim, apalagi Indonesia berkejaran dengan waktu. Pemberlakuan secar penuh dan menyeluruh masyarakat ekonomi ASEAN serta perdagangan bebas ASEAN tinggsl tiga tahun lagi. Bukan hanya itu, konektivitas 6.000 pulau yang berpenghuni dari total 13 ribu pulang yang ada tentu membutuhkan keberadaan pelabuhan.

Pelabuhan, jelas, infrastruktur yang sangat penting bagi negara maritime. Namun dalam kenyataan, inilah Negara kepulauan yang mengabaikan dan menganaktirikan pelabuhan. Lebih ironis lagi. Republik ini seperti membiarkan kejayaan di laut mrnjadi kenangan masa lalu.

Solusi

Upaya Peningkatan Transportasi Laut Internasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transportasi laut internasional Indonesia dengan cara mengurangi kelemahan yang ada sebagai berikut :

1.      meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau perusahaan ;

2.      menyediakan Sarana yang memadai ;

3.      menyediakan Prasarana yang memadai ;

4.      Kebijakan Pemerintah/ Penegakan hukum yang baik ;

5.      menghilangkan Monopoli Perusahaan termasuk tarif.

6.      mencari dan bekerjasama dengan Investor yang mau menginvestasikan usahanya baik investor lokal maupun asing ;

Strategi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan .

Peningkatan kinerja transportasi laut internasional di Indonesia dapat dilakukan sejalan dengan semangat otonomi daerah. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah:

1. Deregulasi Kepelabuhanan

Mengingat tatatan kepelabuhanan terkait dengan tata ruang di wilayah laut, maka pemerintah kota / kabupaten berwenang untuk menyusun master plan kepelabuhanannya sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RUTW) daerah

2. Menghindari Monopoli sektor Kepelabuhanan

Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 / 1999 menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

3. Upaya Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

Pengelolaan kepelabuhanan melalui “manajemen tunggal “ oleh satu BUP telah membuat kinerja pelayanan kepelabuhanan di Indonesia ikut berperan dalam menimbulkan high cost economy.

4. Sumber Daya Manusia

Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim perlu direvitalisasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang bersifat teknis dalam bidang permesinan, perbengkelan, dan galangan kapal. Pengembangan selanjutnya adalah pendidikan tinggi kemaritiman minimal sampai strata dua.

Dengan demikian, kualitas SDM Indonesia diakui secara internasional dan berdaya saing tinggi di era pasar global.

5. Pendanaan

Kebijakan kelautan yang dianjurkan dalam aspek pendanaan adalah mengeluarkan paket insentif berupa kredit perbankan yang diperuntukkan bagi pengadaan armada transportasi laut, biaya operasional, dan biaya perawatan, sehingga pengusaha pelayaran nasional dapat memiliki armada sendiri dan tidak kedodoran.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan kelautan semacam itu, diharapkan sektor transportasi laut bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hanya dengan cara ini, Indonesia sebagai bangsa bahari yang menganut prinsip negara kepulauan sesuai dengan Wawasan Nusantara akan semakin dihormati masyarakat internasional.

Kesimpulan

Kondisi transportasi laut Indonesia yang masih sangat menghawatirkan karena sebagian besar dikuasai pihak asing. Untuk memajukan transportasi laut indonesia, diperlukan upaya untuk mengurangi kelemahan yang ada seperti menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia didukung dengan pendanaan. Otonomi daerah dapat dipandang sebagai kekuatan baru dalam mereorganisir atau menata ulang birokrasi penyelenggaraan transportasi di Indonesia.

Referensi

Ø  http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi

Ø  http://kardady.wordpress.com/2010/01/05/tinjauan-transportasi-laut-internasional-indonesia/

Ø  Media Indonesia, edisi jumat, 29 Juni 2012 | NO. 11420 | TAHUN XLIII